Jukir Liar di Kota Mojokerto Pakai Seragam Resmi, Rugikan Pelanggan dan Picu Indikasi Kebocoran PAD
Mojokerto — Fenomena juru parkir (jukir) liar di Kota Mojokerto kian meresahkan masyarakat. Yang mengkhawatirkan, para jukir liar ini nekat mengenakan seragam resmi layaknya jukir legal, sehingga banyak pengguna jasa parkir terkecoh dan dirugikan. Kondisi ini menimbulkan keresahan warga sekaligus memunculkan dugaan kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang seharusnya disetor dari sektor retribusi parkir.
Para jukir lar ini biasanya beroperasi di titik-titik strategis, seperti di sekitar pusat perbelanjaan, pasar tradisional, dan kawasan kuliner. Dengan bermodalkan seragam resmi, mereka memungut biaya parkir tanpa memberikan karcis retribusi sebagaimana yang ditentukan pemerintah.
“Saya kira jukir resmi, tapi ternyata tidak diberi karcis. Tarifnya juga suka-suka, bahkan lebih mahal dari tarif resmi,” keluh seorang warga yang menjadi korban.
Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Mojokerto menyatakan telah menerima banyak laporan terkait praktik jukir lar berseragam resmi ini. Pihak Dishub menduga ada oknum yang memanfaatkan celah pengawasan untuk mendapatkan keuntungan pribadi, sehingga berpotensi menyebabkan PAD dari sektor parkir menjadi tidak maksimal.
Baca juga: Dua Pejabat Jadi Tersangka, Pemkot Mojokerto Irit Bicara
“Kami sudah petakan lokasi-lokasi rawan jukir liar berseragam. Tindakan tegas akan segera dilakukan agar tidak merugikan masyarakat dan daerah,” kata Kepala Dishub Kota Mojokerto.
Pihaknya juga berencana menggencarkan razia gabungan bersama Satpol PP dan kepolisian untuk menertibkan jukir liar tersebut. Selain itu, Dishub mengimbau warga untuk selalu meminta karcis resmi parkir setiap kali membayar, sebagai bukti bahwa retribusi parkir masuk ke kas daerah.
Tokoh masyarakat dan aktivis antikorupsi di Mojokerto mendesak agar pemerintah segera bertindak tegas dan memperbaiki sistem pengawasan di lapangan. Mereka menilai masalah ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut karena merugikan masyarakat sekaligus berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintah.
“Ini harus segera dibenahi agar PAD dari parkir benar-benar optimal dan masyarakat merasa aman serta nyaman,” ujar salah satu aktivis.
