Suara Kritis di Gedung Dewan: Mahasiswa Mojokerto Soroti Proyek Irigasi Bermasalah hingga Maraknya Galian C Ilegal
Kota Mojokerto- Suasana di halaman DPRD Kabupaten Mojokerto berubah hiruk. Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam HMI Cabang Mojokerto mendatangi gedung dewan dengan membawa sejumlah tuntutan konkret. Aksi ini bukan sekadar seremonial belaka, melainkan bentuk nyata fungsi social control atau kontrol sosial yang diusung oleh kaum intelektual muda untuk mengawal pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Mojokerto.
Baca Juga : Wali Kota Ika Puspitasari Resmi Buka Pelatihan Analisis Rasio Keuangan Bagi Pengawas Koperasi
Dipimpin oleh Ketua Umum HMI Cabang Mojokerto, Ambang Muhammad Irawan, demonstrasi tersebut menyoroti tiga isu krusial yang dinilai masih menjadi borok dalam tata kelola pemerintahan daerah: proyek infrastruktur yang diragukan kualitasnya, maraknya praktik penambangan galian C ilegal, dan penyaluran beras bantuan sosial (SPHP) yang kualitasnya memprihatinkan.
Tuntutan Nyata, Bukan Sekadar Wacana
Ambang, dalam orasinya, menegaskan bahwa kehadiran mereka adalah wujud kepedulian terhadap masa depan daerah. “Kami di sini bukan untuk berkonfrontasi, tetapi untuk mengingatkan dan mendorong. Kami mengawal tuntutan nasional, tetapi kami tidak buta terhadap persoalan yang ada di depan mata kita sendiri di Mojokerto,” tegasnya.
Isu pertama yang disoroti adalah proyek irigasi di Kecamatan Kutorejo yang diduga penuh dengan ketidaktransparan. Mahasiswa mencium adanya indikasi penyimpangan dalam pengerjaan proyek yang notabene menggunakan uang rakyat senilai miliaran rupiah. Mereka menuntut agar proses lelang hingga eksekusi di lapangan dilakukan secara terbuka agar dapat diawasi oleh publik.
Tidak berhenti di situ, kualitas beras SPHP yang didistribusikan kepada masyarakat juga menuai keluhan. “Beras yang seharusnya menjadi berkah untuk masyarakat menengah ke bawah, justru membuat mereka resah. Kualitasnya jauh dari layak, bahkan baunya memualkan. Ini adalah bentuk ketidakpedulian yang nyata terhadap hak dasar rakyat,” tutur Ambang dengan nada kesal.
Namun, yang paling mendapat sorotan tajam adalah persoalan klasik: galian C ilegal. Praktik ini dinilai telah menjadi “penyakit kronis” yang menyedot pendapatan asli daerah (PAD), merusak lingkungan secara masif, dan hanya menguntungkan segelintir oknum.
Dampak Kerusakan Lingkungan dan Kebocoran Anggaran
Aktivitas galian C ilegal tidak hanya meninggalkan lubang-lubang menganga yang merusak landscape alam Mojokerto, tetapi juga mengancam ekosistem dan keselamatan warga sekitar. Yang lebih memprihatinkan, potensi kebocoran PAD dari praktik ini sangat besar, uang yang seharusnya untuk membangun daerah justru mengalir ke kantong-kantong pribadi.
“Kami menuntut penegakan hukum yang tegas dan tidak pandang bulu. Bukan hanya kepada para pelaku tambangnya, tetapi juga kepada oknum-oknum yang membiarkan bahkan melindungi praktik ilegal ini. Sudah cukup Mojokerto menjadi bulan-bulanan kerusakan lingkungan,” tandas Ambang.
Mereka juga mengingatkan DPRD agar belajar dari dua proyek sebelumnya yang dinilai gagal: revitalisasi Alun-Alun dan pembangunan Kapal Mojopahit di Kota Mojokerto. Kedua proyek itu dianggap sebagai contoh buruk pembangunan yang tidak transparan dan tidak memberikan manfaat optimal.
Respons dari Aparat dan Legislatif
Menanggapi aksi tersebut, Wakapolres Mojokerto, Kompol Herry M. Tampake, mengakui bahwa persoalan galian C ilegal adalah masalah yang sangat kompleks dan tidak mudah penyelesaiannya. “Ini adalah persoalan yang terjadi di mana-mana. Penindakan formal seperti pengamanan alat berat pasti bisa kami lakukan, tetapi kami sering dibenturkan dengan isu lapangan kerja dan tekanan sosial. Diperlukan langkah komprehensif dan sinergi dari semua pihak untuk menyelesaikannya,” jelas Herry dalam audiensi dengan perwakilan mahasiswa.
Sementara itu, dari sisi legislatif, Ketua DPRD Kabupaten Mojokerto, Ayni Zuroh dari PKB, menyambut baik kritik dari mahasiswa dan menyatakan bahwa dewan tidak menutup mata. Ia bahkan mengungkapkan bahwa dirinya telah turun langsung melakukan inspeksi ke proyek irigasi Dam Wonokerto.
“Hasil pengecekan kami di lapangan menemukan indikasi kuat adanya penyelewengan dalam pengerjaan proyek,” ungkap Ayni. Sebagai tindak lanjut, dewan telah memanggil Dinas PUPR, pelaksana proyek, dan pengawas. Sayangnya, audiensi sempat gagal karena direktur perusahaan rekanan tidak hadir.
Ayni berjanji akan meningkatkan pengawasan di semua sektor. “Fungsi pengawasan kami akan kami optimalkan, tidak hanya untuk proyek infrastruktur, tetapi juga untuk merekomendasikan penertiban galian C ilegal yang merugikan daerah dan merusak lingkungan. Suara mahasiswa adalah penyemangat bagi kami untuk bekerja lebih keras lagi,” pungkasnya.
Dengan demikian, aksi ini telah membuahkan komitmen untuk dialog dan pengawasan yang lebih ketat. Mata mahasiswa akan terus terbuka, mengawasi janji-janji yang diucapkan agar tidak hanya berhenti menjadi wacana di gedung dewan, tetapi benar-benar terwujud untuk kemajuan Mojokerto yang lebih baik dan berkeadilan.
