Pengaduan Wali Kota Mojokerto Ning Ita-Wawali Cak Sandi Ditolak DKPP

Pengaduan Wali Kota Mojokerto Ning Ita dan Wawali Cak Sandi Ditolak DKPP: Ini Alasan Lengkapnya

Jakarta – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menolak pengaduan yang diajukan oleh pasangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Mojokerto, Ning Ita-Cak Sandi terkait penetapan daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu 2024. Penolakan ini menjadi sorotan publik karena menyangkut proses demokrasi di kota yang dikenal sebagai “Kota Onde-Onde” tersebut.

Latar Belakang Pengaduan
Pasangan petahana ini mengajukan pengaduan ke DKPP pada 15 Februari 2024 dengan alasan:

• Terdapat dugaan ketidakakuratan data pemilih

• Adanya warga yang terdaftar ganda

• Warga yang seharusnya memiliki hak pilih justru tidak tercantum dalam DPT

“Kami menemukan setidaknya 1.200 data bermasalah di 22 kelurahan,” ujar Cak Sandi dalam konferensi pers sebelumnya.

Baca juga: Rumah di Jalan Brawijaya Terbakar, Merugi Seperempat Mili

Proses Persidangan DKPP
Sidang pleno DKPP yang digelar pada 5 Maret 2024 memutuskan untuk:

1. Menolak pengaduan secara keseluruhan

2. Menyatakan KPU Kota Mojokerto tidak terbukti melanggar

3. Mempertahankan DPT yang telah ditetapkan

Alasan Penolakan DKPP
Dalam putusannya, DKPP menyatakan:

• Pengaduan tidak dilengkapi bukti yang cukup

• Masalah teknis administrasi tidak termasuk kewenangan DKPP

• Proses penyusunan DPT telah sesuai prosedur

“DKPP tidak menemukan pelanggaran kode etik yang dilakukan KPU Kota Mojokerto,” jelas Ketua DKPP, Heddy Lugito.

Reaksi dari Ning Ita-Cak Sandi
Pasangan ini menyatakan kecewa namun menghormati keputusan DKPP:
“Kami menerima dengan lapang dada, tapi akan terus memantau proses demokrasi di Mojokerto,” kata Ning Ita.

Analisis Pakar Hukum Pemilu
Dr. Fitriani, pakar hukum pemilu dari Universitas Airlangga, memberikan pandangan:

1. DKPP hanya berwenang menangani pelanggaran etik

2. Untuk masalah administratif, seharusnya diajukan ke Bawaslu

3. Kasus ini menunjukkan pentingnya verifikasi data pemilih

Dampak Keputusan
Dengan penolakan ini:

• DPT Pemilu 2024 di Mojokerto tetap berlaku

• Proses tahapan pemilu akan berjalan sesuai jadwal

• Pasangan Ning Ita-Cak Sandi harus mencari jalur hukum lain jika ingin memperjuangkan

Statistik DPT Mojokerto 2024

• Total pemilih: 142.821 orang

• Pemilih baru: 8.742 orang

• Pemilih yang dihapus: 3.215 orang

Langkah Selanjutnya
Tim hukum Ning Ita-Cak Sandi sedang mempertimbangkan:

• Mengajukan keberatan ke Bawaslu

• Memperkuat bukti-bukti administrasi

• Melakukan verifikasi mandiri

Respons KPU Kota Mojokerto

KPU setempat menyambut baik keputusan DKPP:
“Kami telah bekerja sesuai prosedur dan akan terus menjalankan tahapan pemilu dengan baik,” kata Ketua KPU Kota Mojokerto, Drs. H. Ahmad Fauzi.

Pelajaran Penting

Kasus ini memberikan pelajaran berharga:

1. Pentingnya pendataan pemilih yang akurat

2. Perbedaan kewenangan lembaga pemilu

3. Kebutuhan sosialisasi proses pemilu ke publik

#DemokrasiMojokerto #DKPP #Pemilu2024

Update Terkini:

• Bawaslu Jatim mulai melakukan pemantauan khusus

• KPU Pusat akan menggelar rapat evaluasi

• Masyarakat diminta tetap tenang dan percaya proses

Dengan keputusan ini, proses pemilu di Mojokerto akan terus berjalan, sementara pasangan Ning Ita-Cak Sandi harus mencari strategi baru untuk memastikan pemilu berlangsung adil.