Dua Pejabat Jadi Tersangka, Pemkot Mojokerto Irit Bicara Terkait Kasus Hukum yang Tengah Bergulir
Pemerintah Kota (Pemkot) Mojokerto memilih bersikap hati-hati dan irit bicara menyusul penetapan dua pejabatnya sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi. Penetapan status tersangka ini diumumkan oleh aparat penegak hukum setelah melalui proses penyelidikan yang cukup panjang. Kasus tersebut kini menjadi sorotan publik dan menimbulkan tanda tanya besar terkait komitmen bersih-bersih birokrasi di tubuh Pemkot Mojokrto.
Kasus yang Masih Bergulir di Aparat Penegak Hukum
Kedua pejabat yang terjerat kasus ini berasal dari dinas strategis di lingkungan Pemkot Mojokerto. Meski identitas dan jabatan keduanya telah diketahui publik, pihak Pemkot memilih tidak memberikan keterangan rinci dengan alasan menghormati proses hukum yang sedang berjalan.
“Kami menyerahkan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum. Pemkot Mojokrto mendukung penuh upaya penegakan hukum dan akan bersikap kooperatif jika diperlukan,” ujar salah satu pejabat humas Pemkot Mojokerto saat dikonfirmasi.
Pemkot Fokus Layanan Publik, Hormati Proses Hukum
Dalam beberapa pernyataan singkat, pihak Pemkot Mojokerto menegaskan bahwa mereka tetap fokus menjalankan roda pemerintahan dan memastikan layanan publik tidak terganggu akibat kasus ini. Aparatur sipil negara (ASN) diimbau tetap profesional dalam menjalankan tugas dan tidak terpengaruh oleh isu yang berkembang.
Baca juga: Dua Pejabat Pemkot Mojokerto Jadi Tersangka Korupsi Proyek Pujasera Kapal TBM
“Kami berharap masyarakat tetap tenang dan tidak terpengaruh spekulasi. Mari kita percayakan penanganan kasus ini kepada pihak berwenang,” tambahnya.
Desakan Transparansi dari Masyarakat
Di sisi lain, sejumlah elemen masyarakat dan pegiat antikorupsi di Mojokrto mendesak Pemkot untuk bersikap lebih terbuka terkait kasus ini. Mereka menilai transparansi dan keterbukaan informasi justru akan memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.
“Kami berharap Pemkot tak hanya irit bicara, tetapi juga memberikan jaminan nyata bahwa kasus ini tidak akan mengganggu pelayanan publik dan proses pemerintahan,” kata seorang aktivis antikorupsi setempat.
Langkah ke Depan
Publik kini menantikan kelanjutan proses hukum kedua pejabat tersebut dan sikap tegas Pemkot Mojokrto dalam menegakkan integritas birokrasi. Banyak pihak berharap kasus ini menjadi momentum pembenahan dan penguatan tata kelola pemerintahan yang lebih bersih, transparan, dan akuntabel.
